Wali Kota Andi Harun Dorong Perangkat Daerah Terapkan Analisa Data untuk Tingkatkan Pelayanan Publik dan Cegah Korupsi
DIKSI.CO, SAMARINDA – Menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2025, Wali Kota Samarinda, Andi Harun meminta seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan penggunaan analisa berbasis data dalam setiap aspek pelayanan dan pengelolaan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun saat memimpin rapat persiapan Rakor bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2025 di Balikpapan.
Rapat persiapan kedua ini digelar di Ballroom Arutala, Kantor Baperida Samarinda, Jalan Dahlia, pada Rabu (3/9/2025) sore.
Dalam arahannya, Andi Harun menekankan bahwa penggunaan data yang akurat dan terukur akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat pelaksanaan program Monitoring Center for Prevention (MCP), dan mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
“Analisa yang berbasis data akan memberikan dampak langsung terhadap efisiensi kerja pemerintah. Ini bukan hanya soal akurasi, tapi juga soal akuntabilitas,” ujar Andi Harun.
Ia menambahkan, analisa yang baik juga dapat mencegah kesalahan teknis dan menutup celah terjadinya penyimpangan, khususnya dalam implementasi program-program yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah.
Selain itu, dengan pemanfaatan data yang presisi, proses inventarisasi dan pengawasan aset milik pemerintah dapat dilakukan dengan lebih rapi dan transparan.
“Aset tidak boleh terbengkalai. Harus betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik,” tegasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, para asisten Wali Kota, serta kepala-kepala perangkat daerah.
Andi Harun juga menyampaikan bahwa langkah ini bukan hanya untuk menyambut Rakor bersama KPK, melainkan merupakan bagian dari upaya jangka panjang membangun budaya kerja pemerintahan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil.
“Kalau perangkat daerah terbiasa bekerja dengan data, maka setiap kebijakan yang dibuat akan lebih jelas arah tujuannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Rakor bersama KPK mendatang diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di lingkungan Pemkot Samarinda. (*)
